Kupang, Ina Ama.com – Lebih dari 50 ekor paus pilot terdampar di dua lokasi pesisir di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 9 Maret 2026. Peristiwa ini terjadi di Pantai Mbadokai, Desa Deranitan, dan Pantai Sanama, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya.
Menanggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kejadian ini bukan sekadar insiden satwa liar, tetapi menjadi peringatan serius mengenai kondisi ekosistem laut di wilayah NTT yang semakin rentan. Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, S.H., M.H, menilai fenomena terdamparnya paus secara massal perlu disikapi sebagai sinyal adanya gangguan ekologis di perairan sekitar.
Paus pilot merupakan mamalia laut yang hidup berkelompok dan mengandalkan sistem navigasi berbasis gelombang suara atau echolocation untuk berkomunikasi dan menentukan arah. Di Indonesia, spesies ini termasuk satwa yang dilindungi brdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 dan secara internasional tercantum dalam Appendix II Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah.
Menurut WALHI NTT, di berbagai wilayah dunia fenomena paus terdampar massal sering dikaitkan dengan gangguan pada sistem navigasi tersebut. Gangguan itu dapat dipicu oleh faktor alam maupun tekanan dari aktivitas manusia di laut.
Perairan NTT sendiri dikenal sebagai bagian dari jalur migrasi penting mamalia laut dunia yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia melalui arus laut lintas Indonesia. Jalur ini menjadi lintasan berbagai spesies paus dan lumba-lumba yang bermigrasi setiap tahun.
Karena itu, terdamparnya puluhan paus dalam satu waktu di wilayah ini dinilai sebagai sinyal ekologis yang tidak boleh diabaikan. Yuvensius menjelaskan bahwa sejumlah faktor berpotensi memicu gangguan navigasi paus, seperti perubahan kondisi oseanografi, pergeseran arus laut, hingga perubahan distribusi mangsa akibat perubahan iklim.
Selain itu, aktivitas manusia seperti polusi suara dari kapal, survei seismik, dan eksploitasi sumber daya laut juga dapat mengganggu sistem komunikasi mamalia laut yang sangat sensitif terhadap gelombang suara. “Berbagai kemungkinan penyebab harus diselidiki secara serius dan terbuka,” ujarnya.
WALHI NTT juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap wilayah pesisir dan laut di provinsi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, aktivitas ekonomi yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya laut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekosistem.
Atas peristiwa ini, WALHI NTT mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera melakukan investigasi ilmiah secara menyeluruh terhadap penyebab terdamparnya paus pilot di Rote Ndao. Investigasi tersebut, kata Yuvensius, perlu melibatkan peneliti independen, lembaga akademik, dan organisasi masyarakat sipil agar hasilnya transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
Selain investigasi, WALHI NTT juga menilai pentingnya memperkuat sistem respons cepat terhadap kejadian mamalia laut terdampar di wilayah NTT yang memiliki wilayah laut sangat luas. Di sisi lain, WALHI NTT memberikan apresiasi kepada masyarakat pesisir di Rote Ndao yang berupaya membantu penyelamatan paus-paus yang terdampar.
“Solidaritas masyarakat dalam menjaga dan menyelamatkan satwa laut menunjukkan bahwa komunitas pesisir memiliki hubungan yang kuat dengan laut sebagai ruang hidup mereka. Pengalaman ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan laut tidak dapat dipisahkan dari peran aktif masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem pesisir,” kata Yuvensius.
Menurut WALHI NTT, peristiwa ini harus menjadi peringatan ekologis bagi kondisi laut di provinsi tersebut. Pemerintah diminta menempatkan perlindungan ekosistem laut sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan, guna menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati sekaligus ruang hidup masyarakat pesisir.***