Jakarta, Ina Ama.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan. Ia mendesak Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) jadi ujung tombak pencegahan agar angka kecelakaan kerja di Indonesia turun signifikan.
Hal itu disampaikan Yassierli saat meninjau Balai Jakarta, Selasa (14/4/2026). Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa pelindungan pekerja tidak cukup dilakukan setelah insiden, tetapi harus diperkuat sejak awal melalui langkah promotif dan preventif yang lebih masif.
“Upaya promotif dan preventif sangat penting. Saya instruksikan seluruh jajaran pegawai BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Kita harus mampu menekan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan,” kata Yassierli.
Yassierli mengatakan penguatan Balai K3 penting karena kecelakaan kerja bukan sekadar angka, melainkan menyangkut keselamatan manusia, keberlangsungan keluarga pekerja, dan kepercayaan terhadap sistem pelindungan kerja.
Ia menambahkan Balai K3 harus hadir bukan hanya sebagai pelaksana fungsi teknis, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membaca risiko, membangun budaya K3, dan memperkuat pencegahan di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa target besar menurunkan kecelakaan kerja tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Ia menyebut kolaborasi dengan pihak swasta dan seluruh ekosistem pendukung K3 perlu diperkuat, termasuk dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
“PJK3 bukan saingan kita. Mereka adalah mitra agar tujuan besar kita tercapai, yaitu turunnya angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia,” kata Yassierli
Yassierli juga minta pegawai Balai K3 ditingkatkan kemampuannya. Menurutnya, pegawai tak cukup jago teknis, tapi harus bisa manajerial dan analisis data supaya kerja mereka jadi dasar kebijakan yang tepat.
Menurutnya, penguji K3 harus lebih komprehensif: kuasai budaya K3, SMK3, manajemen risiko, sampai statistik. Tujuannya agar rekomendasi mereka nggak cuma temuan teknis, tapi bisa kasih arah pencegahan yang lebih efektif.
“Setiap penguji harus menguasai budaya K3, SMK3, hingga manajemen risiko. Selain itu, kemampuan mengolah data statistik sangat penting agar output yang dihasilkan bisa menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Menaker mengingatkan pejabat fungsional seperti instruktur, pengawas, dan mediator HI agar terus berkembang. Menurutnya, makin tinggi jabatan, fokus kerja harus makin ke manajerial dan bikin kebijakan.
“Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, orientasinya harus menuju ke pembuat kebijakan. Semakin manajerial, jangan justru semakin teknis. Inilah yang akan membawa perubahan besar pada pelindungan tenaga kerja kita di masa depan,” pungkas Yassierli.***