Kupang, Ina Ama.com – Jalan tanah berlumpur dan berbatu masih jadi pemandangan sehari-hari warga Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) asal desa tersebut, Elencia Teuf, tak tinggal diam.
Dari Kota tempatnya kuliah, Elencia menyuarakan kritik keras soal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki dan menyebut negara ‘absen’ di kampungnya.
Dalam pandangannya, Elencia menegaskan infrastruktur jalan bukan sekadar aspal dan batu. “Jalan adalah indikator keberhasilan pembangunan wilayah. Khusus di desa, fungsinya lebih dari transportasi: dia penghubung ekonomi, sosial, dan pendidikan warga,” ujarnya.
Kondisi jalan di Tunbaun memprihatinkan dan berdampak langsung ke warga. Lubang besar menganga di sejumlah titik dengan permukaan tak rata. Saat musim hujan, jalan yang menjadi satu-satunya akses ke pasar, sekolah, dan puskesmas itu nyaris tak bisa dilalui kendaraan.
Menurut Elencia, kerusakan jalan berdampak signifikan pada ekonomi warga. “Kondisi jalan rusak membuat waktu tempuh lebih lama dan biaya transportasi meningkat. Tidak jarang hasil pertanian rusak dalam perjalanan,” ujarnya.
Dari sisi sosial, ia menyebut akses warga ke sekolah dan layanan kesehatan terhambat. “Jalan rusak juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat,” kata Elencia.
Dalam perspektif politik pembangunan, Elencia menyatakan jalan rusak di Tunbaun tidak hanya disebabkan faktor teknis, tetapi juga proses pengambilan keputusan pemerintah. “Pembangunan infrastruktur adalah hasil kebijakan publik yang ditentukan aktor politik di daerah hingga pusat,” sebutnya.
Elencia menyebut jalan di Desa Tunbaun berstatus jalan provinsi. Artinya, perbaikan menjadi tanggung jawab Pemprov NTT. “Faktanya, penanganan belum maksimal. Padahal warga sudah berkali-kali melaporkan kondisi ini ke pemprov,” tegasnya.
Menurut Elencia, swadaya warga menunjukkan negara belum optimal menyediakan infrastruktur dasar. “Dalam politik pembangunan, ini cermin lemahnya responsivitas pemerintah dan kurangnya keberpihakan kebijakan pada masyarakat kecil,” kritiknya.
Untuk solusi, Elencia mendorong kebijakan yang konkret, seperti mengidentifikasi masalah berbasis data lapangan, kejelasan pembagian wewenang pusat-daerah, perencanaan jangka pendek dan panjang, serta pengawasan yang melibatkan warga. “Jangan cuma janji,” tutupnya.***